Cegah Gratifikasi Di PPDB, KPK Terbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024

POTRETBOGOR – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menerbitkan surat edaran Nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

melansir kutipan postingan dari akun resmi KPK yang dikelola Biro Humas di Media Sosial (Medsos) Instagram https://www.instagram.com/official.kpk?igsh=MWJ5NzN3MzF5YXM4Zw== pada tanggal 10 Juni 2024.

Dalam postingan tersebut menjelaskan, bahwa maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia telah merugikan banyak calon peserta didik.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa praktik pungutan tidak resmi juga ditemukan di 2,24% Sekolah responden survei dalam penerimaan murid baru, umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat/ketentuan penerimaan.

Oleh karena itu guna mendorong penyelenggaraan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel, KPK menerbitkan surat edaran Nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB.

Melalui SE ini, KPK mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PPDB untuk menghindari timbulnya tindakan koruptif dengan menggunakan kewenangannya.

ASN dan Non ASN yang berprofesi sebagai pendidik, tenaga pendidik dan unit pelaksana teknis pendidikan dilarang untuk melakukan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi karena hal tersebut berimplikasi korupsi.

Isi dari surat edaran Nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB, sebagai berikut:

1.Semua Pihak di unit pelaksana teknis pendidikan harus menjadi teladan dalam menolak gratifikasi ilegal.

2.Tidak memanfaatkan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif ataupun tindakan lainnya yang menimbulkan konflik kepentingan.

3.Berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah, Kantor Wilayah, atau Inspektorat Kementerian untuk langkah pencegahan korupsi.

4.ASN dan Non ASN menolak gratifikasi yang terkait dengan jabatannya serta menerbitkan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi ilegal.

5. ASN dan Non ASN tidak meminta dana atau hadiah dalam bentuk apapun.

6.Melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban kepada KPK maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

7.Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial dan dilaporkan kepada KPK.

8.Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui contact center 198, aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL), dan tautan gol.kpk.go.id.

Dan informasi lebih lanjut mengenai gratifikasi dan pencegahan korupsi tersebut dapat diakses melalui tautan jaga.id.

(sumber Instagram official.kpk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page