Soal Pemeriksaan Kepala Desa, Inspektorat Kabupaten Bogor Tak Bergeming

CIBINONG I POTRETBOGOR.ID-Inspektorat Kabupaten Bogor selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bungkam saat konfirmasi yang dilayangkan wartawan terkait sejauh mana hasil lemeriksaan kepala desa yang sebelumnya adanya dugaan Samisade maupun Dana Desa.

Seperti diketahui, pemeriksaan Kepala tersebut diantaranya, Desa Leuwinutug, Kepala Desa Tangkil, Desa Citaringgul, Desa Cipambuan dan Desa Singasari Kecamatan Jonggol. Sejumlah Kepala Desa tersebut, diduga menyalahgunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade).

Samridwan pihak Inspektorat di Irban 5 yang dikonfirmasi hal ini belum bisa memberikan tanggapannya. Pasalnya, upaya konfirmasi wartawan melalui selularnya belum juga ditanggapi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, menyatakan hasil terkait pemeriksaan lima kepala desa yang ada di tiga kecamatan, masih menunggu data dari inspektorat. Hal itu dikatakan Kasi Intel Kejari, Marjuki.

“Untuk 5 kepala desa tersebut, kami sedang dalami datanya. Apakah berpotensi merugikan keuangan negara, atau kesalahan administrasi,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Senin (4/12/2023).

Marjuki menjelaskan, terkait Desa Tangkil dan Desa Leuwinutug kecamatan Citeureup saat ini sedang ditangani oleh Kasi Pidana Kusus (Pidsus), dan selanjutnya masih menunggu hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupten Bogor.

“Kaitan Desa Tangkil Dan Desa Leuwinutug, sudah ditangani oleh Bidang Pidana Kusus. Kita sedang berkoordinasi dengan Inspektorat, dan masih menunggu hasil auditnya.  Semoga cepat keluar hasil auditnya”, ucapnya.

Selain itu, lanjut Marjuki, untuk Desa Kecamatan Jonggol yaitu Desa Singasari, pihaknya juga membenarkan adanya pemeriksaan atas adanya laporan masyarakat teekait persoalan Samisade, dan sedang dilakukan penelaahan.

“Untuk Desa Singasari Kecamatan Jonggol sedang kita telaah. Sudah diminta klarifikasi juga terkait adanya kejanggalan antara papan kegiatan dan fisik yang dilaporkan berbeda. Jadi, fisiknya tahun 2021, sementara papan kegiatan tahun 2023. Tapi tetap kita lakukan pendalaman, dan ditelaah lebih jauh dengan berkoordinasi pihak Inspektorat,” jelasnya.

Marjuki menerangkan, bahwa untuk 3 Desa lainnya sedang menunggu hasil perkembangan. Iapun berharap kepada inspektorat agar bisa lebih kooperatif dan bekerja dengan baik, terkait dengan persoalan tersebut.

“Untuk 3 desa lainnya sedang menunggu perkembangan. Kami berharap pada Inspektorat agar kooperatif dan bisa kerjasama dengan baik untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Karena setiap laporan yang masuk pada kami, pasti kami tindaklanjuti,”  tegasnya.

Masih kata kasi Intel, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat, diharapkan bisa menjalin sinergi dengan pihak Kejaksaan. Hal itu karena banyak laporan yang masuk, ada yang valid dan ada yang tidak valid, yang dikhawatikan hanya dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

“Banyak laporan yang masuk, ada yang valid dan ada yang tidak. Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan,” katanya.

DPMD dan Inspektorat seharusnya bisa bersinergi dengan pihak Kejaksaan. Karena bagaimanapun juga, DPMD adalah rumahnya kepala Desa. Selain itu, pihak Kejaksaan juga diakuinya sejauh ini sudah melakukan sosialisasi kepada para Kades, sesuai dengan aturan supaya mereka tidak melakukan perbuatan tercela.

“Intinya jangan sampai kepala desa berjalan sendiri tanpa arahan dari DPMD, karena kita harus menjalankan program Jaga Desa secara bersama yang bertujuan mengarahkan kepala desa menggunakan anggaran Desa sesuai tupoksinya yaitu tepap sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan tertib administrasi,” paparnya.

Ia menilai bahwa saat ini DPMD kabupaten Bogor masih masif. Akan tetapi, untuk inspektorat sudah mulai ada komunikasi yang baik, namun akan lebih bagus untuk ditingkatkan lagi.

“Pihak Kejaksaan itu bukan semata-mata untuk memenjarakan orang, tapi lebih ketujuan pengembalian kerugian daerah atau negara,” katanya lagi.

Marjuki juga berpesan pada seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Bogor, agar dapat menjalankan empat (4)  rumus dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal itu dilakukan agar dapat mengelola keuangan dengan baik, dan menghindari dari jeratan hukum.

“Kami ingatkan kepada seluruh Kades, agar dalam penyaluran dana Desa itu tepat sasaran, tepat mutu dan  tepat waktu.

Jika tiga unsur itu kalau dilakukan Kades, saya yakin pekerjaan itu tidak akan ada masalah,” ucapnya.

Ia menjabarkan, tepat sasaran itu, benar-benar tempat yang urgent untuk dilakukan pembangunan. Tepat mutu, benar-benar sesuai dengan spek yang ada. Dan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang ada di dalam kontrak tersebut.

“Untuk kepala desa, cukup 4 T rumus yang perlu diperhatikan dan dijalankan.  Tepat Sasaran sesuai perencanaan, Tepat Mutu sesuai kualitas,Tepat Waktu sesuai dan Tertib Administrasi (4 T)”, tutupnya.()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page