Kades Tutup Mata Terkait Kinerja Bumdes Kembang Kuning

Kepala Desa Kembang Kuning seharusnya dapat lebih pro aktif dalam mengatasi persoalan kinerja Bumdes Kembang Kuning yang saat ini mengelola Pasar Rakyat. Pasalnya, Bumdes banyak melakukan pelanggaran administrasi terkait prosedur pemanfaatan aset pemerintah daerah. Hal itu lantaran Direktur Bumdes kerap mengambil keputusan sepihak tanpa musyawarah dan memperhatikan regulasi yang berlaku. Terlebih saat ini banyak pihak menilai jika Direktur Bumdes tidak mampu mengembangkan pasar rakyat milik pemda yang dikelola oleh Bumdes.

“Sebelum masalah ini berlarut-larut dan semakin membesar kepala desa harus segera intervensi dan menyelesaikan persoalan di pasar rakyat yang dikelola Bumdes. Kepala Desa jangan tutup mata dan diam saja,” kata Sekretaris DPP Perkumpulan Masyarakat Peduli Lingkungan, M Faisal.

Menurut dia, peran kepala desa dalam bumdes sangat besar, pertama karena secara ex-officio atau karena jabatannya, seorang kepala desa adalah penasihat bumdes. Kedudukan ini mirip-mirip dengan kedudukan komisaris di perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Ada pun tugas  atau kewajiban dari seorang penasehat bumdes adalah memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional bumdes dalam melaksanakan pengelolaan bumdes.

“Kemudian memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumdes; dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bumdes,” ujarnya.

Ia mengatakan, banyak persoalan yang muncul dikarena ketidakfahaman unsur-unsur yang terlibat dalam urusan bumdes, banyak yang salah kaprah tentang bagaimana kedudukan kepala desa (kades)  berkenaan dengan bumdes.  Hal ini antara lain terlihat dari adanya ketua atau direktur bumdes yang menganggap bahwa kepala desa tidak berhak “mencampuri” urusan bumdes, setelah bumdes dibentuk dan beroperasi.  Bahkan ada yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari kepala desa.

“Padahal kepala desa juga mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha bumdes; dan  melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Bumdes,” tegasnya.

Menurut Faisal, melihat kewajiban dan wewenang kepala desa yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa peran kepala desa dalam menentukan keberhasilan bumdes. Okeh karena itu, tindakan pro aktif dari kepala desa dalam menangani persoalan sangat dibutuhkan sehingga Bumdes dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.

“Kepala desa punya kapasitas dan kewenangan dalam mengambil keputusan. Jadi jangan hanya diam tetapi harus berani mengambil keputusan demi kemajuan Bumdes itu sendiri,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page