Pengelola Pasar Rakyat Klapanunggal Komersilkan Aset Pemda

POTRET BOGOR | Pemerintah Kabupaten Bogor kini sudah memfungsikan keberadaan Pasar Rakyat Klapanunggal sebagai salahsatu sumber perputaran ekonomi wilayah di Kecamatan Klapanunggal. Namun ironisnya, PD Pasar Tohaga yang memiliki kompetensi dalam aspek pengelolaan pasar justeru enggan mengelola pasar yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu. Agar terkesan tidaj mubazir, Pasar Rakyat Klapanunggal kini dikelola oleh Bumdes Desa Kembang Kuning yang dengan kapasitas dan sumberdaya seadanya.

“Kenapa PD Pasar tidak mau mengelola Pasar Rakyat ini. Padahal PD Pasar Tohaga adalah badan usaha yang sengaja dibentuk Pemda Bogor untuk mengembangkan potensi pasar sehingga dapat menjadi pasar yang berkembang. Ini kan aneh,” kata Sekretaris Persatuan Masyarakat Peduli Lingkungan, Muhammad Faisal.

Menurut dia, pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Bumdes seperti yang terjadi di Pasar Klapanunggal saat ini akan sangat rawan penyimpangan. Hal itu dikarenakan, sistem dan pola kerja PD Pasar dengan Bumdes sangat berbeda. Belum lagi, lanjutnya pada aspek pertanggungjawaban dan pengelolaan yang juga berbeda yang nantinya bisa menjadi persoalan administrasi di kemudian hari.

“Jadi sekarang pengelola yang mengatasnamakan Bumdes ini statusnya apa di pasar rakyat klapanunggal. Bumdes kan bertanggungjawab kepada kepala desa. Sementara pengelolaan pasar yang harusnya dikelola oleh PD Pasar Tohaga bertanggungjawab kepada Bupati,” ujarnya.

Praktik ini, kata Faisal akan membuka ruang terjadinya potensi korupsi dan menguntungkan segelintir pihak. Contohnya adalah, keberadaan arena permainan yang berada di area pasar yang sekarang masih beroperasi.

“Mereka sewa ke siapa, mekanisme sewa pakai nya seperti apa. Ini kan aset Pemda tidak bisa sembarangan disewakan, semua harus mengikuti aturan,” tukasnya.

Selain itu, keberadaan arena bermain ini juga sangat menggangu aktivitas masyarakat yang ingin ke pasar. Karena lahan yang seharusnya dijadikan lokasi parkir justeru dijadikan sebagai arena permainan.

“Ini parkir jadi sempit. Selain itu, anggaran sewa aset pemda ini kemana ? siapa yang nerima dan dialokasikan kemana anggarannya. Ini bisa pidana penyalahgunaan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, pengelola Pasar Rakyat, Teguh mengatakan, pihaknya meminta sewa kepada pengelola arena bermain sebesar Rp 10 juta selama satu bulan. Dana tersebut, digunakan untuk pengelolaan pasar.

“Kesepakatannya dengan saya langsung dengan pihak pengelola arena permainan,” singkatnya.

(PIK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page