Berbondong-bondong Kades Di Ciduk APH di Kabupaten Bogor, Aktivis Ketua LSM Penjara “Jangan Jadikan Bancakan Para Oknum”

POTRETBOGOR – Banyaknya Kepala Desa tersandung Kasus penyalahgunaan Anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Aktivis Prihatin dan mengingatkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bogor agar Program tersebut jangan dijadikan ajang bancakan para Oknum.

Salah satu Aktivis mengingatkan bahwa program Samisade jangan sampai jadi bancakan ‘Para Oknum’. Hal tersebut terlihat dengan tertangkapnya beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu mengundang banyak pertanyaan atas tindak pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap penggunaan Dana Samisade dan Dana Desa (DD) khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

“Jika pengawasan terhadap dana tersebut maksimal maka penangkapan terhadap oknum kades tidak perlu terjadi,” Ungkap Salah satu Aktivis yaitu Ketua LSM Penjara Romi Sikumbang, Senin (20/11/2023).

Dalam Program Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur bagi desa atau lebih dikenal sebutan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang diambil dari APBD Kabupaten Bogor. Program tersebut kembali digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Tahun 2023 ini.

Oleh karena itu guna mengingatkan hal tersebut, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara ( LSM PENJARA ) meminta program program yang nominalnya mencapai satu miliar tersebut agar merealisasikan semaksimal mungkin, menghindari terjadinya ‘ajang bancakan para Oknum’.

“Kami mengingatkan, agar realisasi Samisade yang ada di setiap desa ini, dikawal dan diawasi oleh seluruh elemen masyarakat. Artinya, jangan sampai dijadikan kepentingan tertentu demi mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas hasil pembangunannya,” ucap Romi Sikumbang, salahsatu Aktivis Bogor Raya yang kerap peduli dengan masalah sosial dan pembangunan tersebut, Senin (20/11/2023).

Romi menjelaskan, hal ini mengingat beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor, baik yang sedang pelaksanaan maupun sudah merampungkan realisasi program Samisade tersebut, ditemukan bahwa hasilnya memprihatinkan. Seperti belum lama dibangun, namun sudah retak-retak, bahkan tidak terealisasi, Jelas ini memgundang tanda tanya besar.

“Pemkab Bogor harus mampu mensukseskan program yang sangat membantu masyarakat ini. Dengan pengawasan yang maksimal, memberdayakan dan melibatkan unsur lain sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya program tersebut, untuk menghindari ketidak sesuaian dalam hasil pengerjaannya, maka harus adanya pengawasan ketat, baik dari pihak Pemda, Kejaksaan, PUPR, Kecamatan serta Pemdesnya,” imbuh Romi.

Kembali ia mengingatkan bahwa pada pelaksanaannya saat ini semua desa dapat memaksimalkan program tersebut, untuk semata-mata demi kemajuan wilayahnya, tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas hasil pembangunannya.

“Semoga tidak adalagi pihak pihak desa yang menyalahgunakan dan ditangkap oleh APH atas diselenggarakannya program ini, sehingga program ini dirasakan manfaanya bagi masyarakat Kabupaten Bogor ini,” Tukasnya.

( YAN )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page