Diduga Mafia E-KTP Di Kabupaten Bogor Masih Menjamur.

BOGOR | POTRETBOGOR – Diduga mafia Pungutan Liar (Pungli) dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Bogor masih marak terjadi. Baik ditingkat Desa, Kecamatan maupun dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor yaitu Dinas Kependudukan Sipil (Disdukcapil).

Dalam pembuatan E-KTP, masyarakat sering kali mengeluhkan lamanya proses dalam pembuatan tersebut dengan Macam-macam alasana dari Pemerintahan Desa, Kecamatan sampai Dinas Kependudukan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.

Alasan tersebut terkadang seperti blangko tidak ada atau menunggu dan mundur. Tetapi hal tersebut sangat tidak masuk akal karena pembuatannya mencapai berbulan-bulan.

Salah satu masyarakat di Kabupaten Bogor yang tidak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi penyebab keluhannya terhadap pembuatan E-KTP sampai berbulan-bulan tidak pernah selesai.

“Katanya blangko habis dari dukcapil nya, tapi ada yang bilang kalo pake calo bisa jadi,” Ucap salah satu masyarakat di Kabupaten Bogor.

Ia menambahkan bahwa dirinya sudah lama sekali membuat E-KTP tersebut hingga berbulan-bulan tapi sampai sekarang belum selesai juga pembuatannya.

“Udh lama banget 4 bulan kebelakang dari bulan april sampe sekarang masih resi,”tuturnya.

Hal tersebut menjadi tanda tanya dan mencari tau penyebab tidak kunjung selesainya dalam pembuatan E-KTP nya. Oleh karena itu bertanya dengan beberapa orang dan mendapatkan informasi bahwa pembuatan E-KTP jika ingin cepat selesai harus pakai jasa orang dengan berbayar.

“Pada banyak pun yang nawarin jasa (Bayar) sampe Rp.250.000 satu E-KTP. Kebanyakan dari orang luar si, punya kenalan orang Kecamatan jadi ada terus (Blangkonya) kalo bikin,”tukasnya.

Salah satu Aktivis Sosial di Kabupaten Bogor Haji Yani mengatakan bahwa terkait E-KTP sebenarnya sudah berlangsung lama tetapi permasalahannya sebenarnya bukan ada di Desa atau Kecamatan karena Pemerintahan tersebut hanya mengajukan sementara pencetakan itu ada di Dinas Disdukcapil.

“Jadi masalahnya kalau begitu ada di Disdukcapilnya. lalu kenapa alasan blangko tidak ada, ini yang menyebabkan keterlambatan pencetakan jadi disini ada peluang untuk jalan pintas dengan membayar sejumlah uang per E-KTP ya rata-rata Rp.150.000 sampai Rp.200.000,” Ungkapnya, Rabu (2/8/2023).

Tambahnya, sekali lagi ini bukan salah di tingkat desa maupun kecamatan, dengan jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Bogor ini berpotensi ada penyalahgunaan blangko di Dinas terkait.

“Apalagi bila kita melihat jarak dan seberapa banyaknya penduduk yang begitu besar dan jarak yang jauh sehingga masyarakat toleran dengan cetak E-KTP cepat dan berbayar,” Pungkasnynya.

You cannot copy content of this page