Carut Marutnya Pembuatan e-KTP Dikabupaten Bogor.

BOGOR | POTRETBOGOR – Pembuatan E-KTP belakangan ini ramai dipermasalahkan di sebabkan kurangnya Blangko dari Disdukcapil Kabupaten Bogor. Tetapi mencuat curahan salah satu staff Kecamatan di Kabupaten Bogor salah satu program dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu 2024.

Program tersebut berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor, dimana masyarakat yang ingin membuat KTP namanya harus di cek terlebih dahulu apakah terdaftar di Pemilu atau tidak.

Dan jika terdaftar warga tersebut terdaftar maka pembuatan E-KTP tersebut harus dipercepat tetapi jika nama tersebut tidak terdaftar di Pemilu di kesampingkan dulu.

Permasalahan tersebut disampaikan oleh satu staff di Kecamatan Gunung Putri ia mengatakan bahwa pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) menjadi rumit disebabkan kouta blangko sedikit ditambah karena ada salah satu Program dalam KPU.

“Pembuatan KTP terhambat soalnya blangko nya kan gak ada dari Disdukcapil itu, terus sekarang kan ada program dari KPU untuk yang buat KTP kalau namanya sudah terdaftar di Pemilu harus cepat jadi,”Ungkap Engkar Karyana salah satu staff Kecamatan Gunung Putri, Rabu (2/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa memang kouta blangko di disdukcapil pun memang terbatas sedangkan untuk mendorong pemilu di 2024 nanti dan masyarakat yang memiliki E-KTP, jika namanya terdaftar di KPU harus diselesaikan E-KTPnya.

Lalu ia menuturkan bahwa permasalahan blangko tersebut sangat mempersulit pemerintahan baik dari Desa atau Kecamatan, di tambah lagi program dari KPU tersebut.

“Kita bingung juga si warga yang udah duluan buat KTP tapi yang baru datang malah langsung jadi KTPnya, terus warga yang udah bikin KTP lama tapi gak jadi-jadi terus liat orang yang baru datang udah jadi cepet KTPnya,”tuturnya.

Tambahnya, saya gak tau nama program dari KPU itu cuman memang dari disdukcapil mengarahkan untuk masyarakat yang buat E-KTP harus diliat dulu namanya sudah terdaftar di Pemilu 2024 atau belum.

“Jadi warga kalau namanya harus diliat dulu kalau misalkan warga itu terdaftar di Pemilu 2024 dipercepat pembuatan KTPnya tapi kalau gak terdaftar di Kesampingkan dulu,”ucapnya.

Sementara itu salah satu aktivis sosial di Kabupaten Bogor sekaligus Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) mengatakan bahwa permasalahan E-KTP tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“masalah E-KTP sudah tertuang dalam Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, dan Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan,”Ucap Romi Sikumbang, Rabu (2/7/2023).

Ia menjelaskan, bahwa dalam peraturan itu disebutkan proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 24 jam.

Lanjut romi mengatakan, Seperti diketahui, E-KTP merupakan dokumen kependudukan berbasis pada database kependudukan nasional yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

“Ini harus cepat baik dalam penanganan maupun pembuatan E-KTP. Jangan sampai nanti muncul mafia KTP di disdukcapil sehingga masyarakat harus bayar sejumlah rupiah hanya untuk 1 lembar KTP. Kami LSM PENJARA pasti akan sidak itu,” Pungkasnya.

You cannot copy content of this page