Dikonfirmasi Progres Kegiatan Samisade, Pemdes Puspasari Terkesan Menghindar

CITEUREUP | POTRETBOGOR – Pejabat Pemerintahan Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, terkesan menghindar saat dikonfirmasi kegiatan realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur 2023 atau Satu Milyar Satu Desa (Samisade) yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor.

Hal tersebut terjadi saat Insan Pers dari salahsatu media yang hendak mengkonfirmasi terkait progres hasil realisasinya, dan berada di titik mana saja, namun semua itu terkesan tertutup. Hal itu dikarenakan pejabat yang berwenang di desa tersebut sulit untuk dikonfirmasi.

Salah satu staff pelayanan Desa Puspasari , Rahayu Setia saat di konfirmasi untuk ketemu dengan Kepala Desa Atau Sekdes dan TPK dengan tujuan untuk bertanya terkait pengerjaan dan hasil dari samisade tersebut dan mengetahui lokasi titik pengerjaan. 

“Kurang tau tuh pak, kalau pak sekdes juga lagi keluar,” Kata Rahayu salahsatu Staff Desa Puspasari, saat ditemuin kantor Desanya, Senin (31/7/2023). 

Lalu Staff tersebut menanyakan, apakah sudah janji dengan Kepala Desa sebelumnya atau belum janji. Dan ia mengatakan bahwa pak sekdes dan pak yanto sebagai TPK Samisade, juga sedang diluar juga. 

“Udah janji sama pak kades, kalau pak sekdes sedang diluar juga sama dengan pak yanto,” kilahnya.

Ketika ditanyakan apakah Kepala Desa datang hari ini atau tidak, staff tersebut malah menyuruh untuk menanyakan kepada keamanan di depan Kantor Desa.

Kemudian juga Staff tersebut mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui jadwal Kepala Desa, dan jika hari senin Kepala Desa biasanya ada di kantornya. 

“Biasanya ada dikantor, tapi kita kan ada absen, atau saya gak lihat bapak setelah absen otw lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup Kurnia Nurdin saat di konfirmasi melalui selularnya pun tidak merespon dan.

Menanggapi ini, Ketua LSM Pemantauan Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Romi Sikumbang mengatakan, bahwa pejabat pemerintahan seharusnya lebih kooperatif jika di temui awak media, yang dengan maksud tujuan untuk konfirmasi kegiatan. 

“Seharusnya pejabat apapun, itu baik di tingkat Desa atau pemda, bis lebih kooperatif jika ditemui awak media maupun LSM. Apalagi saat menanyakan terkait realisasi program yang salah satunya infrastruktur yang memang nilai anggarannya sangat fantastis dari APBD Kabupaten, ya jangan malah menghindar,” tegas Romi.

Romi menjelaskan, bahwa awak media itu bertujuan untuk kontrol sosial, dan bukan semata-mata hanya datang saja. Maka dari ituz  kades pun seharusnya menjawab jika di hubungin lewat telepon, jika memang dirinya sedang berada di luar kantor.

“Wartawan itu kan kontrol sosial, jadi wajar untuk menanyakan langsung ke kepala desa terkait pelaksanaan kegiatan program yang memang berasal dari uang rakyat tersebut, dan kemudian menjadi bahan pemberitaannya,” ucapnya.

Dari sikap tersebut, kata Romi, bahwa tindakan pejabat Desa tersebut sangat disayangkan. Karena tupoksi yang seharusnya dijalankan oleh para insan pers, yaitu kontrol sosial malah terkesan tidak dianggap. 

“Kami berharap, Camat dan Sekda Kabupaten Bogor, dapat menegur pihak desa tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Agar dikemudian hari, pihak desa menjadi terbuka, dan tidak ada kesan ditutup-tutupi,” tutupnya.

You cannot copy content of this page