Banyak Diminati Saat Hari Libur, Objek Wisata Di Kecamatan Babakan Madang Diduga Banyak Belum Berizin

BABAKANMADANG | POTRETBOGOR – Sejumlah destinasi objek wisata yang sering diminati dan populer bagi para pengunjung baik dari dalam kota ataupun luar kota di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor diduga banyak yang tidak berizin,

Ada Beberapa tempat destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh pengunjung wisata diantara seperti Curug Leuwi Asih dan Curug Putri Kencana, tetapi wisata yang sangat populer tersebut disinyalir belum memiliki izin dari Dinas Pariwisata dan Dinas Terkait.

Romi Sikumbang salah satu Aktivis Sosial Kabupaten Bogor menuturkan bahwa jika adanya tempat wisata tidak berizin merupakan kelalaian pemerintah, selain disinyalir merugikan pemerintah yang seharusnya dapat Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari hasil pajak tempat wisata tersebut, adanya tempat wisata tak berizin juga berujung pada dampak lingkungan.

“Harusnya Satpol PP Kecamatan Babakan Madang dan Satpol PP Kabupaten Bogor sebagai penegak Perda turun menertibkan,” ujar Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bogor, Minggu (30/7/2023)

Ia menambahkan bahwa selain dua tempat tersebut, kata Romli, disinyalir banyak tempat wisata lain tak berizin yang hingga kini masih beroperasi, dengan berdalih pemanfaatan lahan.

“Bukan cuma dua tempat tersebut tapi banyak lahan hutan dan perkebunan yang sekarang dialih fungsikan jadi tempat wisata, sampai sekarang gak jelas perizinannya,” Ungkapnya.

Menurut Ketua LSM Penjara, jika maraknya tempat wisata tidak berizin tersebut juga berdampak pada kondisi lingkungan.

“Mulai dari pematangan lahan, bentang alam sekarang banyak berubah yang awalnya kawasan hutan lindung resapan air, kini sudah alih fungsi dengan mendirikan bangunan yang belum tentu ada IMB nya” Ujarnya.

Terhadap permasalahan tersebut Romi Sikumbang meminta agar Pemerintah Kecamatan, Pemerintah daerah kabupaten Bogor, Dinas Pariwisata dan juga Dinas terkait lainnya segara menindaklanjuti hal ini, guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan tersebut,

“Kami minta segera tindaklanjuti bukan hanya perizinan yang mesti diurus, tapi pemerintah harus mengkaji untuk meminimalisir dampak negatifnya,” tukasnya.

You cannot copy content of this page