Dampak BHPRD Tidak Kunjung Turun, Catatan Hutang Staff Desa Diwarung Sembako Menumpuk

https://potretbogor.id/2023/07/20/dampak-bhprd-tidak-kunjung-turun-catatan-hutang-staff-desa-diwarung-sembako-menumpuk/

BOGOR | POTRETBOGOR – Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari bulan Januari-Juli tidak kunjung turun juga, hal ini menjadi polemik bagi para staff di Pemerintahan Desa khusus di Provinsi Jawa Barat Akibatnya catatan hutang diwarung menjadi menumpuk.

Pengertian Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) adalah bagian dari hasil pendapatan pajak daerah dari pemerintah daerah kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 70 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan perbup tersebut mengatur terkait pembagian porsi di setiap desa, dimana itu adalah salah satu menjadi hak Pemerintahan Desa.

Tetapi jauh dari harapan yang tertera di dalam Perbup tersebut yang seharusnya diterima khususnya Pemerintahan Desa berserta staff yang ada di Kabupaten Bogor.

Pasalnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD) yang seharusnya diterima oleh Pemerintahan Desa tidak juga kunjung cair/turun sudah 7 bulan dari bulan Januari hingga Juli.

Dimana Permasalahan tersebut sangat dirasakan oleh beberapa staff Desa yang ada di Kabupaten Bogor, seperti contohnya Staff Desa, LPM, BPD dan lain-lainnya.

“Kami sebagai staff desa sangat merasakan sekali terhadap dampak ketidakjelasan turunnya BHPRD itu, karena itu adalah gaji kami sebenarnya dan sangat di kami andalkan ” ,Ungkap salah satu staff Desa di Kabupaten Bogor yang tidak, ingin disebutkan namanya, Kamis (20/7/2023).

Pasalnya para staff desa tersebut selain menjalankan tugasnya pelayanan di pemerintahan desa, ia juga harus memikirkan kebutuhan keluarganya dirumah baik dari keperluan Makan sehari-hari, keperluan rumah tangga dan anak sekolah.

“kami itu staff desa ada tugas yang harus kami kerjakan dan fikirkan biar pemerintahan desa kami ini terus melayani masyarakat, tetapi kami juga ada keluarga yang harus difikirkan kebutuhan sehari-harinya,”ujarnya.

Dan dampaknya dari BHPRD tersebut tidak kunjung juga dicairkan oleh Pemerintah Daerah, terpaksa ia pun harus meminta tolong kepada warung sembako yang ada di dekat rumahnya untuk menghutang sembako demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Dari BHPRD itu gak turun-turun juga, kepaksa saya harus ngutang sembako di warung dekat rumah bang, biar keluarga saya tetap makan terpaksa ngutang dulu di warung,”ucapnya.

Lalu ia juga menjelaskan bahwa sejak BHPRD tersebut tidak kunjung turun selama 7 bulan membuat ia mulai pusing dikarenakan catatan hutang diwarung udah pada numpuk.

“Saya juga udah mulaiin pusing ini sekarang, soalnya dari BHPRD itu gak turun-turun udah ada 7 bulan catatan hutang saya diwarung udah numpuk,”ungkapnya.

Ia pun mengharapkan kepada Pemerintahan Daerah baik dari Kabupaten dan Provinsi untuk bisa memperhatikan staff-staff yang ada di desa terhadap tidak kunjung turun BHPRD tersebut.

“Jangan cuman menuntut pelayanan Pemerintahan Desa harus baik tetapi hak-hak kami sebagai staff yang menjalankan pelayanan tidak ada kejelasan,”Tukasnya.

You cannot copy content of this page