Ontrog SMAN 1 Gunung Putri, Masyarakat Pertanyakan Transparansi Data PPDB

GUNUNGPUTRI |POTRETPENDIDIKAN-Puluhan masyarakat beserta Pemerintah Desa Bojongnangka, mendatangi lokasi SMA Negeri 1 Gunung Putri, yang berlokasi di Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mereka menilai adanya indikasi kejanggalan pada sistem Penerima Pendidikan Didik Baru (PPDB) 2023, yang ada di sekolah tersebut.

Ramainya dugaan kejanggalan terhadap Penyelenggaraan Penerima Pendidikan Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Gunung Putri ini, membuat Pihak Desa Bojong Nangka serta beberapa masyarakat mendatangi pihak sekolahnya untuk meminta kejelasan.

“SMA Negeri 1 Gunung Putri ini, jalur zonasinya itu kan koutanya 50 persen dari keseluruhan 178 kuota siswanya. Jadi kapasitas dia itu nerima secara keseluruhan ini melalui semua jalur 395 siswa, tapi kita fokuskan jalur zonasinya yang katanya 178 kuota siswanya,” kata Tokoh Masyarakat Kecamatan Gunung Putri, Supena, kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Dari kesimpulannya, kata Supena, bahwa Desa Bojongnangka itu seharusnya 80 persen kuota jalur zonasinya. Namun dari pernyataan Kepala Desa Bojongnangka, bahwa banyak warganya yang tidak bisa masuk SMA N 1 Gunung Putri.

Selain itu, memang ada beberapa jalur lainnya yang dilalui seperti jalur Afirmasi keterangan tidak mampu, Afirmasi diskriminitas atau keadaan tertentu, dan termasuk juga perpindahan guru sama dua jalur prestasi kejuruan dan nilai rapor.

“Yang kita sorotin disini, kita fokus ke jalur zonasinya. Nah, jalur zonasi ini memang sudah sesuai dengan kuota 50 persen dari keseluruhan tadi yang 395 semuanya ada 178 siswa.

Ia mengaku bahwa sudah menginput data terhadap 178 siswa tersebut, dan berasumsi bahwa jika dihitung secara persentase kurang lebih 80 persen Masyarakat Desa Bojong Nangka sudah terakomodir.

“Tapi tadi pada saat kita audiensi kepala desa sendiri bilang, bahwa banyak warganya yang gak masuk, ini yang kita soroti,” tegasnya .

Supena menambahkan, bahwa ia memandang data di Sekolah tersebut (SMAN 1 Gunung Putri) Fiktif, dan menduga ada indikasi kejanggalan seperti perrmain uang (Pungli) , serra ada indikasi bahwa penyelenggaraan PPDB ini tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan ketentuan dari pusat.

“Sesuai tadi kesepakatan, ketua panitia di diskualifikasi. Tapi, kita juga ada kebijakan minimal warga setempat yang tidak lolos iya bisa masuki,” paparnya.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa tujuan mendatangi pihak SMAN 1 Gunung Putri dengan membawa aspirasi dan bisa menyampaikan, bahwa dipertemuan tersebut ada perwakilan dari pihak Kepolisian yaitu Polsek Gunung Putri.

“Tadi sudah jelaskan, bahasanya kalau ada indikasi dugaan penyimpangan penyalahgunaan, maka ada pidananya dan akan diproses secara hukum,” jelasnya.

Lanjutnya, Namun ia mencari solusi terbaik serta juga tidak mau siswa-siswi yang sudah masuk terganggu atau terkena dampaknya.

“Sekarang kita tinggal tunggu dari pihak sekolah, lalu kita kroscek dan kita kasih waktu 5 jam hari ini. Kita kroscek sesuai tidaknya datanya dengan data warga,” imbuhnya.

Diapun berharap, hal-hal seperti ini yang nantinya di khawatirkan tidak terjadi lagi pada penyelenggaraan PPDB yang akan datang, khusus untuk wilayah Kecamatan Gunung putri ini, dan benar-benar terakomodir, serta dapat memenuhi satu sama lain demi mendapat keadilan.

“Semoga segera ada kesimpulan dan solusi terbaiknya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bojong Nangka, Amir Arsyad menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen saling menghargai waktu dan saling menghargai keputusan, agar pihak sekolah kooperatif terkait permintaan warga untuk meminta data-data PPDB di SMAN 1 Gunung Putri tersebut.

“Kami juga minta pihak sekolah agar lebih transparan, dan terbuka kaitan data PPDB ini,” jelasnya.

Kemudian saat di tanyakan apa tindaklanjutnya terkait 80 persen warga Bojong Nangka, jika ditemukan bahwa data tersebut fiktif, serta tidak sesuai dengan warga yang diterima di sekolah tersebut. Pihaknya meminta agar adanya solusi terbaik.

“Iya nanti kita cari solusi yang terbaiknya. Kalaupun dari kouta 50 persen dari jalur zonasi, dan diinformasikan dari 80 per itu dari 50 persen warga Desa Bojong Nangka, maka nanti kita kroscek benar tidaknya itu warga kami,” terangnya.

Kemudian jika ditemukan data yang tidak sinkron atau data fiktif, maka pihaknya akan mengajak berkomunikasi dengan pohak sekolah yang bersangkutan, untuk selanjutnya pihak dinas yang memaparkan terkait kebijakan serta keputusannya.

“Iya bisa juga kemungkinan ada ranah hukum, atau kita cari solusi yang terbaiknya. Intinya jangan sampai mengorbankan anak didik yang sudah masuk di sekolah tersebut untuk di diskualifikasi, ya paling tidak cari solusi terbaiknya saja,” katanya.

Amirpun berharap, para pemangku kebijakan baik dari tingkat SMP dan SMA dari provinsi, paling tidak harus melihat kondisi di wilayah.

“Kami harap tidak adanya memaksakan zonasi jarak, akan tetapi dapat melihat kondisi wilayah,” tutupnya.

Dikesempatan sama, Keta Umum LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Bogor Raya, Romi Sikumbang mendesak agar pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan, untuk ditindak tegas, serta Kepala SMPN 1 Gunung Putri, untuk di copot dari jabatannya jika terbukti melakukan indikasi jual beli kursi dalam pelaksanaan PPDB tersebut.

“Jika terbukti ada indikasi kecurangan pada PPDB nya, maka kami mendesak agar pihak KCD dan Kepsek dapat ditindak tegas,” pintanya.

Sementara itu, terkait persoalan ini pihak SMAN 1 Gunung Putri belum dapat dimintain keterangannya. Dari informasi yang didapat pihak Sekolah dan masyarakat serta Pemdes Bojong Nangka, akan mengadakan pertemuan panjutan pada hari ini Pukul 15:30 WIB, terkait tuntutan untuk memperlihatkan data PPDB tersebut.(red)

You cannot copy content of this page