Pengurus RT RW Grand Kahuripan Pertanyakan Pemecatan Sepihak Oleh Kades 

KLAPANUNGGAL I POTRETHUKUM-Tiga pengurus RT dan satu RW di Perumahan Grand Kahuripan Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, mempertanyakan insiden pemecatan oleh kepala desanya. Mereka menilai kebijakan tersebut tanpa kejelasan dan sepihak.

“Memang soal jabatan itu saya tidak permasalahkan, tapi soal pemberhentiannya itu yang tidak jelas dan dinilai sepihak,’ ucap MF yang jadi korban pemberhentian itu, kepada wartawan, Senin 12 Juni 2023.

MF menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat adanya undangan rapat terhadap RT RW yang ada di Perumahan Grand Kahuripan, dengan dasar surat untuk evaluasi kinerja RT RW. Namun setelah adanya rapat yang digelar di Aula Kantor Desa pada Jumat (9/6) lalu, dan tidak menghasilkan titik temu, karena adanya perbedaan pendapat.

“Hasil rapat tidak ada titik temu, karena kepala desa sempat ada berbicara dengan nada tinggi, dan ahirnya kamipun pamit pulang,” jelasnya.

Selang beberapa hari, mereka mengaku mendapatkan surat dari pemerintah desa tertanggal 9 Juni, yang diberikan sehari sesudah rapat. Adapun surat tersebut tertulis adanya pemberhentian terhadap tiga RT dan satu RW yang ada di Perumahan Grand Kahuripan.

“Setelah kejadian itu, kami dari tiga RT dan satu RW diberhentikan dari jabatan ketua. Namun yang aneh, pihak desa tidak menyebutkan alasannya,” ujarnya.

Bahkan kata dia, pemberhentian jabatan  pengurus dusun hingga staf desa tanpa kejelasan dan dianggap sepihak, juga sempat dilakukan sebelumnnya oleh kepala desa yang terjadi di lingkungan perumahan lain.

“Kejadian pemberhentian itu, ternyata juga sebelumnya pernah dialami oleh salahsatu kepala dusun di perumahan lain. Bahkan beberapa staf desa juga pernah diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan. Nah, ini jadi tanda tanya juga atas kebijakan kades tersebut,” ujarnya.

Atas kejadian itu, lanjut MF, sejumlah wargapun mengaku menolak adanya pemberhentian jabatan RT RW yang dilakukan pihak desa setempat. Merekapun berencana akan membuat surat petisi yang berisikan keberatan atas kebijakan yang dilakukan kades.

“Kemungkinan kami dalam waktu dekat, akan mendatangi kantor desa untuk menuntut kejelasan atas kebijakan tersebut,” katanya.

Senada, BS yang juga korban pemberhentian jabatan RW Grand Kahuripan  mempertanyakan atas kebijakan kades yang dinilai sepihak tersebut. 

“Dasar pemberhentiannya jadi tanda tanya, karena disitu tidak tertera alasalannya,” ujarnya.

Dia berharap, kedepannya pihak desa bisa memperhatikan pembangunan lingkungan perumahan Grand Kahuripan yang saat ini sudah berstatus milik Pemda. Karena, mereka mengaku jika sejauh ini, pembenahan lingkungan selalu dilakukan secara swadaya.

“Baiklah kalau soal jabatan RT RW tidak terlalu dipermasalahkan, tapi saya harap pihak desa dapat memperhatikan lingkjungan kami,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Klapanunggal Gonon yang dikonfirmasi hal ini belum bisa memberikan keterangannya. Upaya yang dilakukan wartawan saat konfirmasi melalui selularnya tidak adanya balasan, hingga mendatangi ke kantor desapun tidak ditempat.

Sebagai informasi, Perbub 31 tahun 2012, disitu pemberhentian pengurus RT diatur dalam Pasal 30, sedangkan pengurus RW diatur dalam Pasal 31. Dalam Pasal 30 ayat 1, disebutkan pemberhentian pengurus RT dapat dilakukan dengan Forum Musyawarah RT.(b)

You cannot copy content of this page