LSM Penjara ke Kemendagri, Minta Status Bupati Bogor Segera Definitifkan

BOGOR I POTRETPEMERINTAH- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

Surat dimaksud untuk meminta Kemendagri melaksanakan Undang-undang (UU) dalam rangka penetapan Bupati baru dan pemberhentian Bupati Bogor yang berstatus terpidana kasus korupsi dan sudah divonis 4 tahun oleh pengadilan Tipikor Bandung.

“Kami menilai sampai saat ini birokrasi di Kabupaten Bogor tidak berjalan sesuai dengan seharusnya hal ini menyebabkan terganggunya penentu dan pengguna kebijakan dan kewenangan tersebut,” ujarnya Rabu (29/3/2023)

Romi pun membeberkan alasan pihaknya meminta Kemendagri segera menetapkan Bupati Baru Dan memberhentikan Bupati Bogor Ade Yasin yang sudah divonis 4 tahun tersebut.

“Karena saat ini Plt mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga birokrasi jadi terhambat dan sepatutnya Kemedagri menjalankan UU,” jelasnya.

Romi menegaskan, sesuai Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014 Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. 

“Pemberhentian ini, dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota,” ujarnya.

Pihaknya berharap, Kemendagri dapat segera melaksanakan amanat UU tentang Pergantian Bupati Bogot tersebut, untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dengan Normal tanpa halangan dan rintangan sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat.

“Kami berharap kementrian dalam negri dapat melaksanakan pergantian Bupati dalam waktu yang singkat mengingat Kabupaten Bogor adalah salah satu Kabupaten terpadat di Indonesia, syarat akan tugas dan kewenangan Bupati dalam mengambil keputusan di wilayah Kabupaten Bogor, “tutupnya.

Sebagai informasi, desakan ini sebagai tindak lanjut dari tersendat dan terseok-seoknya anggaran yang dikucurkan untuk kepentingan masyarakat, baik untuk Desa maupun Kecamatan. Sehingga terganggu jalannya Roda Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bogor yang berpotensi menghambat pembangunan dan berdampak pada terhambatnya kinerja dalam pelayanan di masyarakat. (b)

Editor : Ab

You cannot copy content of this page