Persoalan TPU Desa Nagrak, Warga Pertanyakan Netralitas Pemda Bogor

GUNUNG PUTRI I POTRETKEADILAN-Tokoh masyarakat di Kamoung Cohak Desa Nagrak Kecakatan Gunung Putri, mempertanyakan netralitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, adanya pernyataan bersama jika TPU tersebut bukan hak waris, namun baru-baru ini ada gugatan segelintir orang yang mengaku ahli waris dan pihak pemda malah terkesan mengijinkan.

“Nah ini dokumen fotonya saja pas pertemuan di gedung Bupati sudah putus, bahwa itu tanah kuburan umum bukan waris. Tapi, kenapa sekarang ada gugatan ditanggapi, sehingga menjadi kejanggalan dan membuat kami sebagai warga bertanya-tanya,” ucap H.Sanusi, Tokoh Masyarakat Kampung Cohak, dihubungi Potret Bogor, Minggu (8/1/2022).

Dia juga menjelaskan saat musyawarah bersama di Desa Nagrak bersama warga dan pihak yang saat ini menggugat, pada saat itu kepala desa dan BPD memutuskan  itu tanah wakaf kuburan umum.

“Itu yang sekarang gugat, dulu hadir dan tidak komplain. Tapi, kok sekarang baru komplain, ini ada apa?,” tanyanya.

Menanggapi ini, Wakil Rakyat asal Bogor Timur, Achmad Fathoni mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, hal itu menyangkut makam para pendahulu warga.

“Saya minta pihak terkait bisa segera menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. 

Dia juga nenjelaskanzberdasarkan informasi yang disampaikan para pelaku sejarahnya, jangan sampai hak warga dan kepentingan umum dikalahkan dan diabaikan. 

“Saya akan coba bantu komunikasikan ini dengan pihak BPN, Pemda dan Camat. Mungkin nanti dengan Bidang Pertanahan DPKPP serta bagian Aset BPKAD Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Catatan Rakyat Bogor, persoalan pemindahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Desa Nagrak – Kecamatan Gunung Putri yang sebelumnya terimbas proyek Tol Cimanggis-Cibitung (Cimaci), terus bergulir. Pihak yang mengaku ahli waris, kini malah melayangkan gugatan ke pengadilan dengan sasaran kepala desa hingga pengembang kota wisata.

“Infonya bahwa pihak ahli waris melakukan gugatan ke Pengadilan. Jadi, yang digugat itu Kepala Desa dan pihak Developer Kota Wisata,” kata Eko Mujiarto, Kabid Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor, kepada Rakyat Bogor, belum lama ini.

Eko menjelaskan, dari persoalan itulah pihaknya mengaku masih menunggu proses hukum berjalan, sembari mencari solusi terbaik untuk lahan pemindahan makam tersebut. “Jadi sekarang kita sembari menunggu proses hukum berjalan dulu,” jelasnya.

Menurutnya, agar program nasional tetap berjalan, maka pihaknya sedang mencari solusi untuk konsentrasi pemindahan makam terlebih dahulu. 

“Tempat pemindahan makamnya, terlebih dahulu sedang dicarikan lokasinya,” ujarnya.

Dia menjabarkan, terkait lokasi pemindahan makam, diakuinya sudah adanya kesepakatan di dua tempat. “Hanya saja tinggal tanah makam yang masih berproses hukum,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini yang sudah maupun yang akan dilakukan pihaknya mengkoordinasikan kepada semua pihak, termasuk dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan. 

“Kita akan lakukan pembahasan lanjutannya,” tutupnya.

Sementara itu, salahsatu tokoh masyarakat desa nagrak, mengaku aneh adanya gugatan yang dilakukan pihak tersebut, karena diakuinya tidak mendasar.

 “Gak jelas dasarnya orang tersebut melakuksn gugatan,” singkatnya.(b)

Editor : Ab

You cannot copy content of this page