Persoalan Villa Opung dan PT.Dasomi Jaya Abadi Ditangan Pol PP Kabupaten

SUKAMAKMUR I POTRETHUKUM- Persoalan PT.Dasomi Jaya Abadi yang beralamat di Kampung Pasir Maung Kecamatan Babakan Madang dan Villa Opung Sukamakmur, kini sudah ditangan Satpol PP Kabupaten Bogor. Hal itu dikatakan Kasubkoor DPPKPP Kabupaten Bogor, Riza Idris usai dikonfirmasi Rakyat Bogor, Senin (2/1/2023).

“Untuk Villa Opung dan PT.Dasomi kami limpahkan ke Satpol PP pak,” ucap Riza.

Disinggung kaitan PT.Farassindo Perkasa berlaber Fresh Beton, Riza mengaku belum menerima surat pelimpahan tersebut.

“Maaf pak, untuk Fresh Beton belum ada limpahan dari upt, terimakasih,” ujarnya.

Dilain tempat, Kabid Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, Wawan menjelaskan jika persoalan Villa Opung Sukamakmur dan PT.Dasomi Jaya Abadi Babakan Madang sudah menerima adanya pelimpahan tersebut.

“Pelimpahannya sudah ada di kami. Untuk Villa Opung sudah disposisikana ke Kasi Gakda, dan untuk PT.Dasomi sudah disposisikan ke Pak Tedi bidang Lidik Pol PP,” jelasnya.

Wawan menambahkan, pihaknya selanjutnya akan melakukan kunjungan ke lokasi dan pemanggilan terhadap para pemilik terkait data perizinan yang dimiliki ke dua pengusaha tersebut.

“Kita kunjungan ke lokasi, dan lanjut undangan klarifikasi data yang dimiliki pengusaha tersebut,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Aktivis Bogor Timur Romi Sikumbang meminta agar pihak Satpol PP Kabupaten Bogor, dapat menunjukkan kinerjanya sesuai Tugas dan Fungsinya sebagai garda terdepan penegakkan perda di Kabupaten Bogor.

“Pol pp harus tunjukkan kinerjanya dalam menyikapi persoalan Villa Opung dan PT Dasomi,” tegas Eka.

Sementara itu, Rudolf Sinaga selaku pihak Villa opung yang dikonfirmasi atas hal tersebut, belum bisa memberikan keterangan lanjut.

Sebelumnya, Kinerja aparat pengawas Dinas Perumahan, Penataan Kawasan dan Pertanahan (DPKPP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor di wilayah Timur Kabupaten Bogor menuai kritik dari berbagai kalangan, khususnya kalangan aktivis sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Sebagai contoh, persoalan Bangunan Liar di DAS Cimumpeni Tanjungsari, yang hingga kini belum adanya upaya penertiban, meski sidah lama.(pb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page