LSM Penjara Desak Satpol PP Bongkar Bangunan Liar di DAS Cikumpuni

TANJUNGSARI I POTRETBOGOR.ID– Kalangan aktivis mempertanyakan ketegasan nyali Satpol PP selaku Penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor, terkait penanganan sejumlah Bangunan Liar (Bangli) yang berada di areal Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikumpeni Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari. Pasalnya, meski kewenangan tersebut sudah ditangan Penegak Perda ini, namun belum adanya tanda-tanda tindakan penertiban dan terkesan lambat.

“Kami minta Satpol PP Kabupaten Bogor dan pihak kecamatan kooperatif untuk melakukan penyelesaian pada penertiban disepanjang areal kali Cikumpeni tersebut,” kata Ketua DPC Bogor Raya LSM Penjara, Romi Sikumbang, ketika dihubungi Potret Bogor, Jumat (7/10/2022).

Sebab, kata Romi, sebelumnya pihak Satpol PP setempat dan pihak desa menyatakan jelas bahwa bangunan tersebut liar dan melanggar, sehingga jika dibiarkan begitu saja akan berdampak buruk terhadap citra kinerja pemerintahan. Bahkan, pihak DPKPP Kabupaten Bogor sudah melakukan pelimpahan surat disposisi terhadap Satpol PP selaku garda terdepan penegakan aturan daerah.

“Birokrasi itu harusnya memudahkan proses, dan bukannya menghambat proses. Masa, hanya urusan masyarakat harus menunggu proses yang lama,” tegasnya.

Romi mendesak, untuk Satpol PP Kabupaten Bogor dan pihak kecamatan setempat, untuk tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Sebab, sesuai perda dan aturannya saja sudah jelas melanggar, dan harus dilakukan tindakan penertiban. 

“Tapi kenapa terkesan dibiarkan lambat. Kami akan kawal terus permasalahan ini, agar jelas kedepannya,” tukasnya.

Sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, sudah pelimpahan surat disposis penanganan Bangunan Liar (Bangli) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikumpeni Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari.

Surat disposisi pelimpahan, ditujukan terhadap Satpol PP selaku garda terdepan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu dikatakan Kepala Sub Koordinator DPKPP Kabupaten Bogor, Riza Idris, kepada Rakyat Bogor, belum lama ini.

“Surat pelimpahannya sudah kami kirim Jumat kemarin ke Satpol PP,” kata Idris.

Sementara itu, Kasi Penindakan Perda Satpol PP kabupaten Bogor, Agus Budi yangdikonfirmasi hal ini menjelaskan jika penindakan tersebut sedang dilakukan pihaknya yang tentunya melalui beberapa tahapan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Senin kita ke lokasi. Disana kita melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan, guna mengetahui pasti pemilik bangunan berikut legalitas dari laporan yang ada. Karena, kita di Penegak Perda punya aturan sendiri dalam prosedur penindakannya,” kata Budi.

Dia menambahkan, paska tahapan tersebut, para pemilik bangunan dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi legalitas ijin yang dimiliknya. Dan jika tidak bisa menunjukan, maka dilakukan upaya pemberian Surat Peringatan (SP) 1 dengan jeda waktu 7 hari, SP 2 jeda waktu 3 hari dan SP 3 jeda waktu 1 hari. 

“Tahapan itu sesuai SOP kami, guna menghindari adanya gugatan dari yang bersangkutan, yang selanjutnya dilakukan eksekusi penertiban,” tuksanya.

Disinggung terkait penilaian dari kalangan masyarakat dan kalangan aktivis yang kesan lambat dalam penanganan, hal itu lantaran banyaknya persoalan yang ada di Kabupaten Bogor, dengan meliputi 40 kecamatan.

“Jadi persoalnnya itu kan gak hanya di Kecamatan Tanjungsari aja, dan kecamatan lain juga ada yang perlu kita sikapi. Maka dari itu, kita perlu jadwalkan secara bergiliran,” tutupnya.

Catatan Rakyat Bogor, penuturan Andi (45) selaku pemilik bangunan tersebut menerima apa yang diperintahkan petugas, dan bersedia lapaknya dibongkar. 

“Saya menerima jika lapak ini dibongkar. Sejauh ini memang inisiatif saya untuk mendirikan bangunan ini tanpa ijin dan tanpa bayar ke pengurus lingkungan,” tuturnya.

Bahkan, pernyataan lainnya juga datang dari Kepala Desa setempat, jika maraknya bangunan liar (bangli) yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikumpeni Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari, membuat kepala desa setempat geram. Pasalnya, selain tidak berizin dan melanggar aturan, juga memicu terganggunya aliran air.

“Ya tidak ada ijinnya. Termasuk yang sekarang sedang dibersihkan petugas Pemda,” kata Kades Tanjungrasa, Abdul Haris.

Dia menjelaskan, bangunan tersebut merupakan bangunan liar, karena terletak diatas sungai. Jika mengganggu terhadap aliran air, pihaknya menyarankan petugas berwenang untuk menertibkan. Maraknya bangli itu, terjadi karena warga yang telah membangun itu tidak memberitahu pihak desa.

“Kami menyarankan, jika suatu saat ada perbaikan atau normalisasi kali tersebut, nantinya jangan meminta ganti rugi. Jadi, warga harus siap untuk menerima adanya pembongkaran,” tukasnya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page