Wakil Rakyat di DPD RI Dorong DOB Wilayah Jabar Segera Direalisasikan Pusat

BABAKAN MADANG I POTRETBOGOR.ID-Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes menegaskan agar Pemerintah Pusat segera merealisasikan wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada di Jawa Barat, untuk segera direalisasikan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemerataan pembangunan wilayah yang lebih maksimal.

“Wacana DOB beberapa wilayah ini, tentu kita dorong agar pemerintah pusat segera merealisasikannya,” terang Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, kepada Rakyat Bogor, usai menghadiri penyerahan Dokumen Usulan Pembentukan DOB terhadap Pemerintah Pusat yang dirangkaikan kegiatan “Talk Show” tentang penataan daerah di Jawa Barat, bertempat di Sentul Highlinds Golf Club Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang.

Senator Jabar ini menjelaskan, sejumlah wilayah yang sejauh ini berjuang untuk dapat dimekarkan dalam memaksimalkan pembangunan wilayahnya itu, diantaranya calon DOB Kabupaten Bogor Timur,  Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Garut Utara, Kabupatem Cianjur Selatan, dan Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

“Daerah calon DOB, di Jabar itu suatu keharusan dan keniscayan, karena dengan 50 Juta penduduk yang dikelola oleh 27 kepala daerah dan kota, itu sangat tidak efisien dalam suatu pemerintahan,” paparnya.

Ia menjabarkan, jika efek tidak dilakukannya penekaran wilayah, maka  akan rentan kendalanya yang terlalu jauh dan pelayanan publik kurang memadai. Bahkan berkibat kesejahteraan masyarakat yang kurang maksimal. Karena dalam pelayanan publik itu, sangat berlengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, saya bukan sangat mendukung lagi, tapi terdepan bejuang mengawal masalah pemekaran wilayah yang ada di Jawa Barat . Karena masyarakat jabar itu, seperti kita lihat, diam tapi memendam banyak aspirasi,” jelasnya.

Menurutnya, apa dengaan diamnya masyarajat jabar, pemerintah pusat dinilai tega memberikan diskriminasi yang terlalu tajam. Dan itu rekan-rekan presidium wilayah jabar di Delapan daerah tersebut,  merasa terluka dengan adanya perjuangan yang sebelumnya dilakukan secara optimal, konstitusional hanya ingin  meminta keadilan. Sebabnya, Delapan kabupaten dan kota sudah siap, dan tinggal menunggu warning dari pusat, terkait kemauan dalam membantu  jabar lebih indah.

“Keputusannya itu ya di pemerintah, dalam hal ini tidak mengeluarkan WA PP, Disertada dan Detada. Tapi yang jabar inginkan, karena secara prosedural sudah dilakukan dan kajiannya sudah sangat mendukung, bahkan dalam anggarannya tidak mengandalkan APBN, namun  disisihkan dari anggrana kabupaten induk,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Presidium Bogor Timur, Alhafiz Nasrullah menjelaskan, dalam audensi penyerahan dikumen usulan calon DOB bersama presidium daerah lainnya yang ada di Jawa Barat, hanya bersifat normatif saja. Karena pada intinya, secara administratif, bahwa Bogor Timur sudah lengkap.

“Kami menekankan untuk provinsi Jawa Barat, bahwa DOB Bogor Timur harus menjadi prioritas, tidak hanya melihat di Papua yang menjadi prioritas dan sudah dimekarkan belum lama ini,” tegas Hafiz.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan wilayah provinsi lain, dengan melihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, PAD, dan potensi, sudah pasti Jawa Barat menang.

“Artinya, disini harusnya menjadi priotitas atau rencana strategis pusat untuk memperhatikan. Karena disini letak keadilan itu  ada, dan diujung pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin harus memberikan legasi yang kuat terhadap keberpihakannya untuk penataan daerah,” tukasnya.(Ab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page