Kajari Cibinong Selidiki Laporan Dugaan Kejanggalan Proyek Jalan Bojong-Ligarmukti 

CIBINONG I POTRETBOGOR.ID-kejaksaan Negeri Cibinong melalui Kasie Intel, Juanda merespon atas laporan masyarakat melalui salahsatu LSM di Wilayah Bogor Timur, terkait dugaan kejanggalan pada pelaksanaan Proyek Jalan Bojong-Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal. 

“Dalam responnya, kami masih melakukan proses penelaahan melalui klarifikasi atas laporan tersebut,” kata Juanda, kepada Potret Bogor, kemarin.

Menurut dia, setelah melakukan penelaah melalui klarifikasi itu, baru akan dilakukan langkah-langkah upaya hukum yang diambil, dan tentunya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pihak CV selaku pelaksana.

“Dari sini kami bisa melihat, apakah ini masuk dalam pelanggaran hukum atau administrasi,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melihat kelengkapan berkas perkara dari pelapor, apakah itu sudah memenuhi dan menggambarkan dari apa yang dilaporkannya. 

“Sehingga, nanti dari situ kita bisa mengambil langkah untuk menentukan upaya hukum apa yang harus kita lakukan,” tukasnya.

Seperti diketahui, sejumlah proyek jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor, yang terindikasi janggal dilaporkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) dengan tembusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Plt Bupati Iwan Setiawan, Inspektorat dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan ini, didesak untuk mengaudit dan mengevaluasi sejumlah proyek Dinas PUPR yang tengah berjalan saat ini, salahsatunya proyek Jalan Bojong-Ligarmukti Klapanunggal.

“Benar kami laporkan kasus ini, dan suratnya sudah diantar ke Pemda Bogor, termasuk kejaksaan. Dari laporan ini, kami minta dengan tegas pihak BPKP mengaudit lantaran adanya indikasi tidak sesuai fakta di lapangan,” kata aktivis Sosial Kemasyarakatan Bogor Timur, Eka Prasetya, kepada Rakyat Bogor, belum lama ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta jika ditemukan pelanggaran agar pihak CV. Delapan Saudara selaku pelaksana untuk tidak diikutsertakan kembali pada pelelangan proyek di kemudian hari atau diblacklist.

Eka juga meminta pihak PUPR selaku penyelenggara agar bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran tersebut. “Kami akan terus laporkan kasus ini hingga mendapat perhatian serius dari Pemkab Bogor dan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun, adapun point yang dilaporkan tersebut, diantaranya diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai RAB. Berdasarkan investigasi langsung di lapangan yang belum genap seminggu sudah terjadi keretakan atau patah, sehingga diduga pelaksana proyek menggunakan penghematan biaya.

“Diduga pengawas di lapangan tidak menjalankan fungsinya dan patut diduga kontraktor tidak paham menganalisis kontur tanah, dan tidak mampu membaca hasil topografi, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan sebelum mengerjakan proyek,” ujar Eka.

Sebelumnya diberitakan, terkait proyek Jalan Bojong-Klapanunggal di Kecamatan Klapanunggal, yang ditenggarai adanya keretakan meski belum lama dikerjakan. Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Dua Kabupaten Bogor, meminta agar pihak penyedia jasa pada proyek tersebut bertanggungjawab memperbaiki.

Proyek peningkatan jalan Bojong –Ligarmukti di Desa Cibodas-Kecamatan Klapanunggal, dikerjakan oleh CV.Delapan Saudara sebagai Konsultan pengawas PT.Nasuma Putra dengan nilai proyek sebesar Rp 3.495.390.000. Lama waktu pengerjaannya 150 hari, dimulai tanggal 17 Juni 2022 yang diselenggarakan Dinas PUPR dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Bogor.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page