Kades di Bogor Timur Pertanyakan Dana BHPRD Tahap Dua

SUKAMAKMUR I POTRETBOGOR.ID-Kepala Desa di Wilayah Timur Kabupaten Bogor, mempertanyakan kejelasan realisasi pencairan dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) tahap Dua Tahun Anggaran (TA) 2022. Dana tersebut diakui para pejabat desa, untuk keperluan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi Perangakt Desa, RT RW, Kadus dan Guru Ngaji. 

Hingga pertengahan September 2022 ini, para perangkat desa keseluruhan yang ada di 434 desa dan kelurahan (417 desa dan 17 kelurahan), se Kabupaten Bogor, mengaku belum mendapatkan kepastian terkait pencairan Anggaran tersebut, terhitung sejak Mei hingga September 2022. Sehingga selama Empat bulan ini, para perangkat desa belum menerima Siltap.

“Betul hingga saat ini BHPRD belum cair,” kata Kades Pasir Tanjung, Abdul Hadris, kepada Potret Bogor, Kamis (15/9/2022).

Hal senada juga disampaikan perangkat desa lainnya asal Kecamatan Sukamkmur, Dede membenarkan dana BHPRD belum juga adanya realisasi pencairan. Menurutnya, anggaran tersebut sangat diharapkan segera dicairkan. 

“Belum cair, staf desa dan RT RW sudah pada kebingungan,” ucapnya.

Para kades berharap, agar persoalan ini segera diperhatikan demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat, BHPRD merupakan Siltap bagi aparatur desa.

“Harapan kami segera dicairkan, karena sudah adanya keterlambatan,” tutupnya.

Menanggapi ini, Sekjen LSM Penjara Bogor Raya, Eka Prasetya turut menyoroti persoalan ini. Ia menyebutkan jika seharusnya hal tersebut tidak terjadi adanya keterlambatan.

“Walupun Bupati Bogor sebelumnya sedang tersandung masalah, tapi roda pemerintahan khususnya gaji staf desa dan program pembangunan lainnya tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Menurutnya, kejadian tidak lancarnya gaji perangkat desa ini bisa berpotensi menjadikan para perangkat desa dalam bekerja tidak fokus dan bisa berbuat hal negatif dengan melakukan berbagai hal di luar aturan, yang juga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan program desa.

“Bagaimana bisa perangkat desa se Kabupaten Bogor bisa bekerja maksimal untuk melayani masyarakat, apabila mereka sendiri masih memikirkan untuk untuk keluarga mereka sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal ini bisa berdampak buruk dengan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat. Ini harus menjadi konsentrasi Plt Bupati Bogor dan DPMD serta BPKAD. 

“Jangan sampai karena hal ini, malah kinerja pemerintah desa menjadi tidak maksimal, pelayanan masyarakat menjadi menurun,” ucapnya.

Ia meminta Plt Bupati Bogor dan dinas terkait segera memperjuangkan dan mengatasi persoalan lambatnya pencairan BHPRD yang sangat dibituhkan para perangkat desa ini.

“Kami minta Plt Bupati Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan (DPMD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tukasnya.(Hom/Rom/Al)

Editor : Ab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page