Romi Sikumbang : Kasus Bupati Bogor  Harus Menjadi Tolok Ukur Pejabat

CILEUNGSI I POTRETBOGOR.ID-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum lama ini menimpa Bupati Bogor non aktif Ade Yasin, setelah sebelumnya juga dialami Mantan Bupati Bogor RY, harus menjadi tolok ukur bagi kalangan pejabat lainnya. Bahkan, sekalipun bagi kepala daerah yang akan menggantikannya dikemudian hari.

Ketua DPC LSM PENJARA Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang mengemukakan bahwa itu adalah hal yang penting untuk menjadi bahan evaluasi, dan tolok ukur bagi pejabat yang ada di Kabupaten Bogor. Mengingat Tugas Pokok da Fungsi (Tupoksi) KPK, salah satunya adalah menjadi integrator pemberantasan korupsi. Tentunya dengan mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan.

“Kami minta kalangan pejabat yang ada di Kabupaten Bogor, dari kasus tersebut dapat menjadi bahan pelajaran atau evaluasi kedepannya. Kemudian juga, untuk tidak anti kritik apalagi alergi terhadap para aktivis ketika mengkritisi dan mengawasi jalannya pembangunan di wilayah,” kata Romi Sikumbang, kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Ketika ditanya pendapatnya tentang Bupati Bogor non aktif Ade Yasin, Romi memaparkan agar semua pihak menahan diri dalam beropini, apalagi menggiring opini kepada hal- hal yang belum tentu benar. Baik melalui medsos, maupun tempat-tempat publik, karena itu pihaknya menyarankan agar mempercayakan pada proses pengadilan yang sedang berlangsung.

 “Kami yakin KPK sudah menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar, begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kami berharap pengadilan akan memutuskan dengan seadil-adilnya atas kasus tersebut,” jelas Romi.

Karenanya, lanjut Romi, mereka adalah orang orang profesional yang dipilih oleh negara, dengan proses seleksi yang tidak mudah, dan pihaknya mendukung penuh KPK dalam kasus OTT tersebut. Menurutnya, hal itu sudah jelas sesuai UU 19/2019 Tentang KPK, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun.

“Kami mengajak semua pihak, untuk bersama-sama menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya anti korupsi. Ini dimaksud agar negeri tercinta ini dapat mewujudkan cita-cita, impian dan harapan, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia Aman dan Berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia,” tutupnya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page